Negara maju dan Negara berkembang

1.Negara Berkembang

Contoh Negara Berkembang

Negara berkembang adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan dan mengkategorikan negara-negara di dunia yang memiliki standar hidup relatif rendah, sektor industri yang kurang berkembang, skor Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI) berada pada tingkat menengah ke bawah, serta rendahnya pendapatan perkapita. Negara yang dikategorikan sebagai negara berkembang adalah negara yang belum mencapai tingkat negara maju, tetapi bukan negara gagal (failed state). Dengan kata lain, negara berkembang berada di antara negara maju (tingkat teratas) dengan negara gagal (tingkat terendah).

Negara berkembang yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih maju dibandingkan negara lain yang setingkat, tetapi belum mencapai tingkat negara maju disebut negara industri baru (newly industrialized country/NICs). Dengan kata lain, negara industri baru sedang berkembang mencapai tingkat negara maju tetapi belum cukup untuk disebut sebagai negara maju. Negara-negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi relatif stabil dalam jangka waktu lama, juga dapat digolongkan sebagai negara industri baru.

Beberapa negara yang masuk kategori negara industri baru, antara lain; Argentina, Brasil, Meksiko, China (termasuk Taiwan dan Hongkong), Singapura, Korea Selatan, Yunani, Spanyol, dan Portugal.

Sebagian besar negara di dunia, yakni sekitar 76% dikategorikan sebagai negara berkembang. Negara-negara tersebut adalah sebagian besar negara di Afrika, Amerika Tengah, dan sebagian negara di Laut Karibia. Termasuk juga negara-negara Arab, serta sebagian besar negara Asia Tenggara.

Di luar kategori negara berkembang dan negara maju, ada beberapa negara yang dikelompokkan sebagai negara gagal (failed state). Negara-negara ini masih menghadapi perang sipil serta memiliki penguasa yang otoriter. Misalnya, Afghanistan, Haiti, Somalia, Myanmar, Irak, dan Korea Utara.

Negara-negara berkembang terus menghadapi tantangan untuk bertumbuh menjadi negara maju, atau mengalami kemunduran dan menjadi negara gagal.

Beberapa ciri utama negara berkembang dapat diberikan di bawah ini :

1. Sebagian besar penduduk (>70%) bekerja di sektor pertanian.

2. Industrinya biasanya berlatarbelakang agraris, terutama memanfaatkan hasil kehutanan, pertanian, dan perikanan (industri sektor pertama dan sektor kedua).

3. Tenaga pertanian masih mengandalkan tenaga kerja manusia.

4. Luas lahan garapan relatif sempit dengan teknologi yang sederhana sehingga hasilnya tidak maksimal.

5. Pendapatan per kapita rendah.

6. Angka kelahiran dan kematian masih tinggi.

7. Tingginya angka pengangguran karena besarnya jumlah penduduk dan terbatasnya lapangan pekerjaan.

8. Pendidikan Formal tersebar secara tidak merata dengan kualitas yang buruk.

9. Kelebihan jumlah penduduk yang menyebabkan tidak terjangkau atau tidak meratanya pelayanan sosial.

10. Kedudukan dan peran wanita sangat terbatas dan cenderung dipandang sebagai kelas dua.

2 . Negara Maju

Negara maju adalah sebutan untuk negara yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang merata. Kebanyakan negara dengan GDP per kapita tinggi dianggap negara berkembang. Namun beberapa negara telah mencapai GDP tinggi melalui eksploitasi sumber daya alam (seperti Nauru melalui pengambilan fosfor dan Brunei Darussalam melalui pengambilan minyak bumi) tanpa mengembangkan industri yang beragam, dan ekonomi berdasarkan-jasa tidak dianggap memiliki status 'negara maju'.

Contoh Negara Maju

Pengamat dan teoritis melihat alasan yang berbeda mengapa beberapa negara (dan lainnya tidak) menikmati perkembangan ekonomi yang tinggi. Banyak alasan menyatakan perkembangan ekonomi membutuhkan kombinasi perwakilan pemerintah (atau demokrasi), sebuah model ekonomi pasar bebas, dan sedikitnya atau ketiadaan korupsi. Beberapa memandang negara kaya menjadi kaya karena eksploitasi dari negara miskin pada masa lalu, melalui imperialismedan kolonialisme, atau pada masa sekarang, melalui proses globalisasi.

Ciri-ciri negara maju
Memiliki teknologi yang canggih
Angka kelahiran dan kematian rendah
Banyaknya industri elektronika dan transportasi
Angka pengangguran sedikit
Tingkat KKN rendah
Intensitas mobilitas tinggi
Pendapat rata-rata penduduk tinggi
Sifat kemandirian masyarakat tinggi
Sifat kebangsaan masyarakat tinggi

Beberapa negara Maju

A. Perang Dunia II

1. Lahirnya Negara-negara Fasis

Situasi Eropa menjelang PD II tidak jauh berbeda dengan situasi menjelang PD I. Suasana diliputi ketegangan dan keinginan balas dendam, terutama negara-negara yang kalah perang. Mereka dirugikan oleh perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh blok Sekutu. Pada umumnya negara-negara yang terlibat perang mengalami kehancuran ekonomi. Untuk itu mereka berusaha bangkit dengan cara yang diktator dan mengembangkan paham ultranasionalisme. Dari paham ultranasionalisme tersebut lahir negara-negara fasis. Negara-negara fasis yang muncul yaitu Jerman, Italia, dan Jepang.

a. Fasisme di Jerman

Dalam PD I Jerman mengalami kekalahan dan penderitaan yang hebat. Namun, di bawah kepemimpinan Adolf Hittler Jerman mulai bangkit. Melalui Partai Nazi, Adolf Hittler membangun Jerman kembali. Jerman menganut paham Chauvinisme yaitu paham yang menganggap dirinya lebih unggul dari ras lainnya. Selain itu juga menganut totaliterisme yaitu paham yang melaksanakan prinsip bahwa semua diutus oleh negara. Rakyat tidak memiliki kebebasan.

Berikut ini beberapa tindakan yang dilakukan Hittler untuk mewujudkan kejayaan Jerman.

1) Menolak isi Perjanjian Versailes.

2) Membangun angkatan perang yang kuat.

3) Mengobarkan semangat anti-Yahudi dengan membunuh dan mengusir orang-orang Yahudi.

4) Membangun hubungan kerja sama politik dan militer dengan Jepang dan Italia (Poros Roberto).

5) Membentuk polisi rahasia yang disebut Gestapo.

Seiring dengan perkembangan yang dialaminya, Jerman mulai berani melakukan politik ekspansi kembali. Jerman melaksanakan politik Lebensraum (ruang untuk hidup) yaitu gagasan perluasan wilayah melalui perang. Misalnya dengan menduduki Austria dan Cekoslovakia.

b . Fasisme di Italia

Kalian tentu masih ingat bukan mengapa Italia pindah ke blok Sekutu? Italia adalah salah satu negara pemenang dalam Perang Dunia I. Meskipun menang, Italian merasa kecewa sebab tuntutannya dalam Perjanjian Versailes tidak terpenuhi. Karena kekecewaannya tersebut, Italia mulai bangkit di bawah pimpinan Benito Mussolini . Italia berkembang menjadi negara fasis.

Berikut ini usaha-usaha Benito Mussolini untuk mengembangkan fasisme di Italia.

1) Mengobarkan semangat Italia Irredenta untuk mempersatukan seluruh bangsa Italia.

2) Memperkuat angkatan perang.

3) Menguasai seluruh Laut Tengah sebagai Mare Nostrum atau Laut Kita.

4) Menduduki Ethiopia dan Albania.

c . Fasisme di Jepang

Munculnya fasisme Jepang tidak dapat dipisahkan dari Restorasi Meiji. Berkat Restorasi Meiji, Jepang berkembang menjadi negara industri yang kuat. Majunya industri tersebut membawa Jepang menjadi negara imperialis. Jepang menjadi negara fasis dan menganut Hakko I Chiu. Fasisme di Jepang dipelopori oleh Perdana Menteri Tanaka, masa pemerintahan Kaisar Hirohito dan dikembangkan oleh Perdana Menteri Hideki Tojo.

Untuk memperkuat kedudukannya sebagai negara fasis, Kaisar Hirohito melakukan beberapa hal berikut.

1) Mengagungkan semangat bushido.

2) Menyingkirkan tokoh-tokoh politik yang anti militer.

3) Melakukan perluasan wilayah ke negara-negara terdekat seperti Korea, Manchuria, dan Cina.

4) Memodernisasi angkatan perang.

5) Mengenalkan ajaran shinto Hakko I Chiu yaitu dunia sebagai satu keluarga yang dipimpin oleh Jepang.

Berkembangnya negara-negara fasis seperti Italia, Jerman, dan Jepang membuat situasi politik di kawasan Eropa semakin menghangat, dan diwarnai dengan ketegangan yang mendorong terjadinya Perang Dunia II.

2. Latar Belakang Perang Dunia II

Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya Perang Dunia II dapat digolongkan menjadi sebab umum dan sebab khusus.

a. Sebab Umum

Berikut ini sebab-sebab umum terjadinya Perang Dunia II.

1) Pertentangan antara paham liberalisme dan totaliterisme. Liberalisme memberikan kebebasan bagi warga negaranya sedangkan totaliterisme mengekang kebebasan warga negara.

2) Persekutuan mencari kawan.

3) Semangat untuk membalas dendam (revanche idea) karena kekalahan dalam PD I.

4) Perlombaan senjata antarnegara.

5) Pertentangan antarnegara imperialis untuk memperebutkan daerah jajahan.

6) Kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam mewujudkan perdamaian dunia.

b. Sebab Khusus ( casus bally bally)

Sebab khusus Perang Dunia II terjadi di dua kawasan yaitu kawasan Eropa dan kawasan Asia Pasifik.
Berikut ini sebab-sebab khusus terjadinya Perang Dunia II.

1) Di kawasan Asia Pasifik, penyerbuan Jepang terhadap pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour tanggal 7 Desember 1941.

2) Di kawasan Eropa, serangan kilat (blitzkrieg) yang dilakukan Jerman atas Polandia pada tanggal 1 September 1939. Alasan penyerangan itu untuk merebut kembali kota Danzig (penduduknya bangsa Jerman). Dalam waktu singkat sebagian besar Polandia dikuasai Jerman.

3) Uni Soviet yang merasa keamanannya terancam, segera menyerbu Polandia dari arah Timur. Pada tanggal 3 September 1939 Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman. Dalam perkembangannya melibatkan banyak negara.

3. Jalannya Perang

Negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia II juga tidak jauh berbeda dengan Perang Dunia I. Perang Dunia II dapat dikatakan merupakan ajang balas dendam bagi negara-negara yang kalah dalam PD I. Negara-negara yang terlibat terbagi dalam blok Sentral dan blok Sekutu. Berikut ini negara-negara yang terlibat dalam PD II.

a. Blok Sentral yaitu Jerman, Italia, Jepang, Austria, Rumania, dan Finlandia.

b. Blok Sekutu yaitu Inggris, Prancis, Rusia, RRC, Amerika Serikat, Austria, dan Polandia.

Secara umum PD II dibagi dalam 3 tahapan berikut.

Tahapan pertama, blok Sentral melakukan ofensif dengan taktik serangan kilat.

a. Tahapan kedua, merupakan titik balik. Blok Sentral bersifat defensif (bertahan) sedangkan blok Sekutu lebih banyak melakukan serangan.

b. Tahapan ketiga, blok Sekutu mulai mencapai kemenangan.

Untuk memahami jalannya Perang Dunia II, simaklah penjelasan berikut.

Pada awalnya Amerika Serikat bersikap netral. Akan tetapi setelah terjadi peristiwa Pearl Harbour tanggal 7 Desember 1941, AS menyatakan perang kepada Jepang. Sekutu membentuk komando gabungan yang dipimpin Jenderal Dwight Eisenhower. Pada tanggal 6 Juni 1944 terjadi pertempuran antara Sekutu dan Jerman di Normandia. Jerman dapat dipukul mundur. Sementara itu, wilayah Asia Pasifk membentuk pertempuran sendiri. Jepang berhasil menguasai Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Birma. Bahkan pada tanggal 27 Februari 1942 pertahanan Sukutu di Jawa dapat direbut Jepang. Peta kekuatan mengalami perubahan setelah terjadi pertempuran di Laut Karang. Pasukan Sekutu yang dipimpin Jenderal Douglas Mac Arthur dengan Laksamana Chester W. Nimit menyerbu Jepang sampai Pulau Okinawa.

4. Akhir Perang

Pada bulan Mei 1942, suatu serangan terhadap Australia terhenti dalam pertempuran di Laut Koral. Serangan serupa terhadap Hawai terhenti di Midway pada bulan Juni 1942. Pada bulan Agustus 1942 pasukan Amerika Serikat mendarat di Guadalkanal (Kepulauan Solomon) dan bulan Februari 1943 pihak Jepang telah dipukul mundur. Pada bulan Februari 1944 pasukan Amerika Serikat berhasil mengusir Jepang dari Kwayalein, di Kepulauan Marshall, dan Saipan di Kepulauan Mariana. Pada tanggal 6 Agustus 1945 Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Akhirnya Jepang menyerah dan menandatangai perjanjian di atas kapal USS Missouri tanggal 2 September 1945 di Teluk Tokyo.

a. Blok Sentral pada khirnya harus menyerah kepada Sekutu pada bulan Mei 1945. Berikut ini beberapa faktor penyebab kekalahan Blok Sentral terhadap Sekutu.

b. Blok Sentral tidak ditunjang oleh sumber-sumber kekayaan alam yang mencukupi kebutuhan perang.

c. Jumlah anggota kelompok Sekutu lebih banyak. Masuknya Rusia ke dalam blok Sekutu memperkuat blok tersebut.

d. Sekutu memiliki daerah jajahan yang dapat menunjang kebutuhan perang.

e. Blok Sekutu memiliki keunggulan teknologi persenjataan daripada Blok Sentral.

Berakhirnya Perang Dunia II juga ditandai dengan penandatanganan berbagai macam perjanjian. Berikut ini beberapa perjanjian yang mengakhiri PD II.

4. Dampak atau Akibat Perang Dunia II

Perang Dunia II memberikan dampak yang luas dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut ini dampak PD II dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan kerohanian. Lihat tabel 2.3.

6. Pengaruh Perang Dunia II bagi Indonesia

Terjadinya PD II secara tidak langsung berpengaruh terhadap kehidupan politik dan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1942 Jepang berhasil mengalahkan Belanda, maka posisi Belanda Indonesia diambil alih oleh Jepang. Artinya Indonesia mulai dijajah oleh Jepang. Masa pendudukan Jepang berjalan sekitar 3,5 tahun. Berbagai kebijakan Jepang di Indonesia diarahkan untuk memperkuat kekuatan militer. Selain itu untuk ikut mendukung kemenangannya dalam menghadapi Sekutu. Perang Dunia II juga berpengaruh bagi Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Setelah Jepang kalah menyerah kepada Sekutu tanggal 14 Agustus 1945, Indonesia dalam keadaan “vacuum of power” (kekosongan kekuasaan). Jepang sudah menyerah berarti tidak mempunyai hak memerintah Indonesia, sementara Sekutu, saat itu belum datang. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan.

B. Latar Belakang dan Proses Pendudukan Jepang (1942 - 1945)

Masa pendudukan Jepang merupakan periode yang penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia ditujukan untuk mewujudkan Persemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Untuk mewujudkan cita-cita itu, Jepang menyerbu pangkalan Angkatan Laut di Pearl Harbour, Hawai. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 7 Desember 1941. Gerakan invasi militer Jepang cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara. Pada bulan Januari-Februari 1942, Jepang menduduki Filipina, Tarakan (Kalimantan Timur), Balikpapan, Pontianak, dan Samarinda. Pada bulan Februari 1942 Jepang berhasil menguasai Palembang. Untuk menghadapi Jepang, Sekutu membentuk Komando gabungan. Komando itu bernama ABDACOM (American British Dutch Australian Command). ABDACOM dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald Wavell dan berpusat di Bandung. Pada tanggal 1 Maret 1942 Jepang berhasil mendarat di Jawa yaitu Teluk Banten, di Eretan (Jawa Barat), dan di Kragan (Jawa Timur). Pada tanggal 5 Maret 1942 kota Batavia jatuh ke tangan Jepang. Akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang.

Upacara penyerahan kekuasaan dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Dalam upacara tersebut Sekutu diwakili oleh Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh dan Jenderal Ter Poorten, sedang Jepang diwakili oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Dengan penyerahan itu secara otomatis Indonesia mulai dijajah oleh Jepang.

Kebijakan Jepang terhadap rakyat Indonesia pada prinsipnya diprioritaskan pada dua hal, yaitu:

1. menghapus pengaruh-pengaruh Barat di kalangan rakyat Indonesia, dan

2. memobilisasi rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya.

Politik imperialisme Jepang di Indonesia berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam dan manusia. Jepang melakukan eksploitasi sampai tingkat pedesaan. Dengan berbagai cara, Jepang menguras kekayaan alam dan tenaga rakyat melalui janji-janji maupun kekerasan.

C. Pemerintahan pada Zaman Pendudukan Jepang

Masa pendudukan Jepang berbeda dengan masa penjajahan Belanda. Pada penjajahan Belanda pemerintahan dipegang oleh pemerintahan sipil. Sedangkan masa Jepang dipimpin oleh militer. Dalam menjalankan pemerintahannya, Indonesia dibagi dalam tiga wilayah kekuasaan militer.

1. Wilayah I, meliputi Pulau Jawa dan Madura diperintah oleh Tentara keenambelas dengan pusatnya di Batavia (Jakarta).

2. Wilayah II meliputi daerah Pulau Sumatra, diperintah oleh tentara keduapuluh lima dengan pusatnya di Bukittinggi.

3. Wilayah III meliputi Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Timor, Maluku diperintah oleh Armada Selatan Kedua dan berkedudukan di Makassar (Ujungpandang).

Berikut ini berbagai kebijakan pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia.
1. Bidang Politik

Pada masa awal pendudukan, Jepang menyebarkan propaganda yang menarik. Sikap Jepang pada awalnya menunjukkan kelunakan, misalnya:

a. mengizinkan bendera Merah Putih dikibarkan di samping bendera Jepang,

b. melarang penggunaan bahasa Belanda,

c. mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dan mengizinkan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Kebijakan Jepang yang lunak ternyata tidak berjalan lama. Jenderal Imamura mengubah semua kebijakannya. Kegiatan politik dilarang dan semua organisasi politik yang ada dibubarkan. Sebagai gantinya Jepang membentuk organisasi-organisasi baru. Tentunya untuk kepentingan Jepang itu sendiri. Organisasi-organisasi yang didirikan Jepang antara lain Gerakan Tiga A, Putera, dan Jawa Hokokai.

a. Gerakan Tiga A

Gerakan Tiga A dibentuk pada bulan Maret 1942 dan diketuai oleh Mr. Syamsuddin. Gerakan Tiga A terdiri dari Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Tujuan gerakan ini adalah untuk menghimpun potensi bangsa guna kemakmuran bersama. Ternyata Gerakan Tiga A tidak berumur lama karena dirasa kurang efektif oleh Jepang sehingga dibubarkan, sebagai gantinya dibentuk Putera (Pusat Tenaga Rakyat).

b . Pusat Tenaga Rakyat (Putera)

Pada tanggal 1 Maret 1943 Jepang membentuk Putera. Gerakan ini dipimpin oleh tokoh empat serangkai yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansyur.

Bagi para pemimpin Indonesia, Putera bertujuan untuk membangun dan menghidupkan segala apa yang dirobohkan oleh imperialis Belanda. Sedangkan bagi Jepang, Putera bertujuan untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia dalam rangka membantu usaha perangnya. Putera lebih bermanfaat bagi bangsa Indonesia daripada bagi Jepang. Putera lebih mengarahkan perhatian rakyat kepada kemerdekaan daripada kepada usaha perang pihak Jepang. Oleh karena itu kemudian Jepang membentuk Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa).

c . Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa)

Pada bulan Maret 1944 pemerintah Jepang membentuk Jawa Hokokai. Jawa Hokokai dinyatakan sebagai organisasi resmi pemerintah sehingga pucuk kepemimpinan langsung dipegang oleh Gunseikan. Himpunan ini mempunyai tiga dasar yaitu mengorbankan diri, mempertebal persaudaraan, dan melaksanakan sesuatu dengan bukti. Jawa Hokokai mempunyai tugas antara lain mengerahkan rakyat untuk mengumpulkan padi, besi tua, pajak, dan menanam jarak sebagai bahan baku pelumas untuk Jepang. Pada tanggal 5 September 1943 membentuk Cuo Sangi In (Badan Pertimbangan) atas anjuran Perdana Menteri Hideki Tojo. Ketua Cuo Sangi In dipegang oleh Ir. Soekarno. Tugas badan ini adalah mengajukan usul kepada pemerintah serta menjawab pertanyaan pemerintah mengenai tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah militer.

2. Bidang Ekonomi

Pada awal pendudukan Jepang, ekonomi Indonesia mengalami kelumpuhan obyek-obyek vital seperti pertambangan dan industri dibumihanguskan oleh Sekutu. Untuk menormalisasi keadaan, Jepang banyak melakukan kegiatan produksi. Semua kegiatan ekonomi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perang. Misalnya dengan membangun pabrik senjata dan mewajibkan rakyat menanam pohon jarak. Oleh karena itu Jepang menerapkan sistem autarki. Sistem autarki adalah tiap-tiap daerah diharapkan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Untuk membangun fasilitas perang, Jepang memerlukan banyak tenaga kasar. Tenaga kasar yang digunakan untuk kerja paksa dinamakan romusha. Kehidupan romusha sangat mengenaskan. Mereka hidup menderita, miskin, kelaparan, dan tidak jarang terjadi kematian. Selain dengan romusha, Jepang juga mengeksploitasi sumber daya alam terutama batu bara dan minyak bumi.

3. Bidang Sosial

Pada masa Jepang banyak rakyat Indonesia yang dipaksa menjadi romusha. Mereka dipaksa bekerja keras tanpa diberi upah dan makanan. Akibatnya banyak romusha yang meninggal dan terjangkit wabah penyakit. Karena kemelaratan yang dialami para romusha tersebut, muncul golongan baru yang disebut golongan kere atau gembel.

Jepang juga mengatur sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat. Stratifikasi sosial pada masa pendudukan Jepang terdiri dari:

a. Golongan teratas yaitu golongan Jepang.

b. Golongan kedua yaitu golongan pribumi.

c. Golongan ketiga yaitu golongan Timur Asing.

4 . Bidang Militer

Dalam rangka memperkuat kedudukan dalam Perang Pasifik, Jepang melakukan mobilisasi para pemuda untuk dibina dalam latihan militer. Oleh karena itu Jepang membentuk organisasiorganisasi semimiliter dan organisasi militer.

5. Bidang Budaya

Pada masa pendudukan Jepang, bahasa Indonesia diizinkan digunakan dalam komunikasi. Sebaliknya, bahasa Belanda tidak boleh digunakan. Papan nama dalam toko, rumah makan, atau perusahaan yang berbahasa Belanda diganti dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jepang. Surat kabar dan film yang berbahasa Belanda dilarang beredar.

D. Strategi Pergerakan Masa Pendudukan Jepang

Dalam menghadapi penjajahan Jepang, para pejuang memiliki strategi yang tidak sama. Ada dua macam golongan yaitu golongan kooperatif dan nonkooperatif. Golongan kooperatif bersedia kerja sama dengan Jepang. Mereka duduk dalam organisasi bentukan Jepang. Sedang golongan nonkooperatif adalah golongan yang tidak mau bekerja sama dengan Jepang, mereka membentuk organisasi bawah tanah. Berikut ini kelompok bawah tanah pada masa Jepang.

Perjuangan yang bersifat kooperatif dilakukan oleh para pemimpin bangsa. Mereka bersedia bekerja sama dengan Jepang. Perjuangan yang kooperatif dilakukan dengan bergabung dalam organisasi-organisasi bentukan Jepang misalnya dalam Putera, Jawa Hokokai, Gerakan Tiga A, dan Cuo Sangi In. Di samping itu juga duduk dalam badan-badan pemerintahan Jepang.

E. Perlawanan terhadap Jepang

Pada masa pendudukan Jepang, kehidupan rakyat sangat menderita. Hal ini disebabkan rakyat dipaksa menjadi romusha dan dibebani kewajiban menyerahkan hasil panennya. Penderitaan yang dialami rakyat menyebabkan munculnya rasa benci terhadap Jepang. Kebencian itu diperparah dengan kewajiban untuk melakukan Seikerei ke arah Tokyo yang tidak dapat diterima. Akibatnya terjadi perlawanan rakyat Indonesia terhadap kekejaman tentara Jepang.

Perlawanan rakyat yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia bukanlah hadiah dari pemerintah Jepang. Kemerdekaan Indonesia diperjuangkan, dan kemudian dipertahankan oleh bangsa Indonesia sendiri.

F. Berbagai Perubahan Akibat Pendudukan Jepang

Pendudukan Jepang telah mengakibatkan berbagai perubahan pada masyarakat pedesaan Indonesia, khususnya Jawa. kebijakan-kebijakan Jepang mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat. Berikut ini beberapa perubahan yang terjadi akibat pendudukan Jepang di Indonesia.

1 . Aspek Politik Pemerintahan

Dalam bidang pemerintah terjadi perubahan dari pemerintahan sipil ke pemerintahan militer, jabatan Gubernur Jenderal diganti dengan Panglima Tentara Jepang. Untuk memperlancar proses eksploitasi di pedesaan dan mengontrol rakyat, Jepang membentuk tonarigumi (Rukun Tetangga). Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengawasan terhadap penduduk.

Akibat dibentuknya tonarigumi, peran dan fungsi lembaga politik tradisional memudar.

2. Aspek Sosial Ekonomi

Pada masa Jepang, juga diberlakukan politik penyerahan padi secara paksa. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi para tentara. Akibat penyerahan padi itu antara lain angka kematian meningkat, tingkat kesehatan masyarakat menurun, kelangkaan bahan pangan, dan kesejahteraan sosial sangat buruk. Mobilitas sosial masyarakat cukup tinggi. Golongan pemuda, pelajar, dan tokoh masyarakat mengalami peningkatan status sosial. Hal ini disebabkan mereka bergabung dalam organisasi bentukan Jepang. Selain itu juga duduk dalam pemerintahan.

3. Aspek Mentalitas Masyarakat

Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. Melihat hal tersebut, Jepang memanfaatkannya sebagai tenaga kerja. Masyarakat pedesaan dipaksa menjadi romusha. Para romusha harus membuat pabrik senjata, benteng pertahanan, dan jalan. Mereka tidak hanya bekerja di Indonesia tetapi juga dikirim ke luar negeri. Para romusha sangat menderita dan tidak dapat upah dan makanan. Mereka masih menerima perlakuan yang kejam dari Jepang. Hal ini menimbulkan ketakutan pada masyarakat yang harus menyerahkan warganya untuk menjadi romusha.

Usaha Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia

A. Perjuangan Rakyat dan Pemerintah di Daerah dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia

Penyerahan kekuasaan Jepang kepada Sekutu dilakukan oleh Komando Asia Tenggara (South East Asia Command atau SEAC) di bawah pimpinan Laksamana Lord Louis Mounbatten. Pasukan Sekutu yang bertugas di Indonesia adalah Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI) yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison. AFNEI merupakan komando bawahan dari SEAC. Tugas AFNEI di Indonesia adalah:

1. menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang,

2. membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu,

3. melucuti orang-orang Jepang dan kemudian dipulangkan ke negaranya,

4. menjaga keamanan dan ketertiban (law and order), dan

5. menghimpun keterangan guna menyelidiki pihak-pihak yang dianggap sebagai penjahat perang.

Pada awalnya rakyat Indonesia menyambut kedatangan Sekutu dengan senang. Akan tetapi setelah diketahui NICA ikut di dalamnya, sikap rakyat Indonesia menjadi curiga dan bermusuhan. Kedatangan NICA di Indonesia didorong oleh keinginan menegakkan kembali Hindia Belanda dan berkuasa lagi di Indonesia. Datangnya pasukan Sekutu yang diboncengi NICA mengundang perlawanan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan.

Berikut ini berbagai perlawanan terhadap Sekutu yang muncul di daerah-daerah.

1. Pertempuran Surabaya 10 November 1945

Surabaya merupakan kota pahlawan. Surabaya menjadi ajang pertempuran yang paling hebat selama revolusi mempertahankan kemerdekaan, sehingga menjadi lambang perlawanan nasional. Peristiwa di Surabaya merupakan rangkaian kejadian yang diawali sejak kedatangan pasukan Sekutu tanggal 25 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Brigjen A.W.S. Mallaby. Pada tanggal 30 Oktober 1945 terjadi pertempuran yang hebat di Gedung Bank Internatio di Jembatan Merah. Pertempuran itu menewaskan Brigjen Mallaby. Akibat meninggalnya Brigjen Mallaby, Inggris memberi ultimatum, isinya agar rakyat Surabaya menyerah kepada Sekutu. Secara resmi rakyat Surabaya, yang diwakili Gubernur Suryo menolak ultimatum Inggris. Akibatnya pada tanggal 10 November 1945 pagi hari, pasukan Inggris mengerahkan pasukan infantri dengan senjatasenjata berat dan menyerbu Surabaya dari darat, laut, maupun udara.

Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya telah menciptakan pekik persatuan demi revolusi yaitu merdeka atau mati. Di samping itu juga merupakan titik balik bagi Belanda karena mengejutkan pihak Belanda yang tidak menyangka kekuatan RI mendapat dukungan rakyat.

Rakyat Surabaya tidak takut dengan gempuran Sekutu. Bung Tomo memimpin rakyat dengan berpidato membangkitkan semangat lewat radio. Pertempuran berlangsung selama tiga minggu. Akibat pertempuran tersebut 6.000 rakyat Surabaya gugur. Pengaruh pertempuran Surabaya berdampak luas di kalangan internasional, bahkan masuk dalam agenda sidang Dewan Keamanan PBB tanggal 7-13 Februari 1946.

2. Pertempuran Ambarawa

Pertempuran Ambarawa terjadi tanggal 20 November sampai tanggal 15 Desember 1945, antara pasukan TKR dan Pemuda Indonesia melawan pasukan Sekutu (Inggris). Pertempuran Ambarawa dimulai dari insiden yang terjadi di Magelang pada tanggal 26 Oktober 1945. Pada tanggal 20 November 1945 di Ambarawa pecah pertempuran antara pasukan TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto melawan tentara Sekutu. Pertempuran Ambarawa mengakibatkan gugurnya Letkol Isdiman, Komandan Resimen Banyumas. Posisi Letkol Isdiman kemudian digantikan oleh Letkol Soedirman. Kota Ambarawa berhasil dikepung selama 4 hari 4 malam oleh pasukan RI. Mengingat posisi yang telah terjepit, maka pasukan Sekutu meninggalkan kota Ambarawa tanggal 15 Desember 1945 menuju Semarang. Keberhasilan TKR mengusir Sekutu dari Ambarawa menjadi salah satu peristiwa penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI.

Pertempuran di Ambarawa sering dikenal dengan peristiwa “Palagan Ambarawa”. Untuk mengenang peristiwa tersebut dibangun Monumen Palagan Ambarawa di tengah kota Ambarawa.

3. Pertempuran Medan Area 1 Desember 1945

Pada tanggal 9 Oktober 1945 tentara Inggris yang diboncengi oleh NICA mendarat di Medan. Mereka dipimpin oleh Brigjen T.E.D Kelly. Awalnya mereka diterima secara baik oleh pemerintah RI di Sumatra Utara sehubungan dengan tugasnya untuk membebaskan tawanan perang (tentara Belanda). Sebuah insiden terjadi di hotel Jalan Bali, Medan pada tanggal 13 Oktober 1945. Saat itu seorang penghuni hotel (pasukan NICA) merampas dan menginjak-injak lencana Merah Putih yang dipakai pemuda Indonesia. Hal ini mengundang kemarahan para pemuda. Akibatnya terjadi perusakan dan penyerangan terhadap hotel yang banyak dihuni pasukan NICA.

Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak Sekutu memasang papanpapan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di berbagai sudut kota Medan. Sejak saat itulah Medan Area menjadi terkenal. Pasukan Inggris dan NICA mengadakan pembersihan terhadap unsur Republik yang berada di kota Medan. Hal ini jelas menimbulkan reaksi para pemuda dan TKR untuk melawan kekuatan asing yang mencoba berkuasa kembali. Pada tanggal 10 Agustus 1946 di Tebingtinggi diadakan pertemuan antara komandan-komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Pertemuan tersebut memutuskan dibentuknya satu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area.

4. Bandung Lautan Api

Terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api diawali dari datangnya Sekutu pada bulan Oktober 1945. Peristiwa ini dilatarbelakangi oleh ultimatum Sekutu untuk mengosongkan kota Bandung. Pada tanggal 21 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum pertama isinya kota Bandung bagian Utara selambat-lambatnya tanggal 29 November 1945 dikosongkan oleh para pejuang. Ultimatum tersebut tidak ditanggapi oleh para pejuang. Selanjutnya tanggal 23 Maret 1946 Sekutu mengeluarkan ultimatum kembali. Isinya hampir sama dengan ultimatum yang pertama. Menghadapi ultimatum tersebut para pejuang kebingungan karena mendapat dua perintah yang berbeda. Pemerintah RI di Jakarta memerintahkan agar TRI mengosongkan kota Bandung. Sementara markas TRI di Yogyakarta menginstruksikan agar Bandung tidak dikosongkan.

Akhirnya para pejuang mematuhi perintah dari Jakarta. Pada tanggal 23-24 Maret 1946 para pejuang meninggalkan Bandung. Namun, sebelumnya mereka menyerang Sekutu dan membumihanguskan kota Bandung. Tujuannya agar Sekutu tidak dapat menduduki dan memanfaatkan sarana-sarana yang vital. Peristiwa ini dikenal dengan Bandung Lautan Api. Sementara itu para pejuang dan rakyat Bandung mengungsi ke luar kota.

Dalam peristiwa Bandung Lautan Api gugur seorang pahlawan yang bernama Moh. Toha. Untuk mengabadikan terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api, seorang komposer yang bernama Ismail Marzuki menciptakan lagu “Halo- Halo Bandung”.

5. Puputan Margarana 20 November 1946

Perang Puputan Margarana di Bali diawali dari keinginan Belanda mendirikan Negara Indonesia Timur (NIT). Letkol I Gusti Ngurah Rai, Komandan Resimen Nusa Tenggara, berusaha menggagalkan pembentukan NIT dengan mengadakan serangan ke tangsi NICA di Tabanan tanggal 18 Desember 1946. Konsolidasi dan pemusatan pasukan Ngurah Rai (yang dikenal dengan nama pasukan Ciung Wanara) ditempatkan di Desa Adeng Kecamatan Marga. Belanda menjadi gempar dan berusaha mencari pusat kedudukan pasukan Ciung Wanara. Pada tanggal 20 November 1946 dengan kekuatan besar Belanda melancarkan serangan dari udara terhadap kedudukan Ngurah Rai di desa Marga.

Dalam keadaan kritis, Letkol I Gusti Ngurah Rai mengeluarkan perintah “Puputan” yang berarti bertempur sampai habis-habisan (fight to the end). Letkol I Gusti Ngurah Rai gugur beserta seluruh anggota pasukan dalam pertempuran tersebut. Jenazahnya dimakamkan di desa Marga. Pertempuran tersebut terkenal dengan nama Puputan Margarana. Gugurnya Letkol I Gusti Ngurah Rai telah melicinkan jalan bagi usaha Belanda untuk membentuk Negara Indonesia Timur.

Untuk mengenang jasa Letkol I Gusti Ngurah Rai, maka nama I Gusti Ngurah Rai diabadikan menjadi sebuah nama bandara di Denpasar, Bali. Nama Bandara tersebut adalah bandara “Ngurah Rai”. Di samping itu juga dianugerahi sebagai Pahlawan Anumerta.

6. Serangan Umum 1 Maret 1949

Dalam agresi militer II, Belanda berhasil menangkap para pemimpin politik dan menduduki ibukota RI di Yogyakarta. Belanda ingin menunjukkan kepada dunia bahwa pemerintahan RI telah dihancurkan dan TNI tidak memiliki kekuatan lagi. Menghadapi tindakan Belanda tersebut, TNI menyusun kekuatan untuk melawan Belanda. Puncak serangan TNI adalah serangan umum terhadap kota Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 1949, yang dipimpin oleh Letkol Soeharto. Sebelumnya, Letkol Soeharto mengadakan koordinasi terlebih dahulu dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam serangan ini, TNI memakai sistem wehrkreise.

Untuk memudahkan penyerangan, maka dibentuk beberapa sektor yaitu:

a. sektor Barat dipimpin oleh Mayor Ventje Sumual,

b. sektor Selatan dan Timur dipimpin oleh Mayor Sardjono,

c. sektor Utara dipimpin oleh Mayor Kusno,

d. sektor Kota dipimpin oleh Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki.

Pada malam hari menjelang serangan umum, pasukan-pasukan telah merayap mendekati kota dan melakukan penyusupan-penyusupan. Pagi hari tanggal 1 Maret 1949 sekitar pukul 06.00 WIB tepat sirene berbunyi, serangan dilancarkan dari segala penjuru kota. Letkol Soeharto langsung memimpin penyerangan dari sektor Barat sampai batas Jalan Malioboro. Rakyat membantu memperlancar jalannya penyerangan dengan memberikan bantuan logistik. Dalam waktu enam jam kota Yogyakarta berhasil dikuasai TNI. Pada pukul 12.00 WIB tepat, pasukan TNI mengundurkan diri. Hal ini sesuai dengan rencana yang ditentukan sejak awal. Bersamaan dengan itu bantuan Belanda tiba dengan kendaraan lapis baja serta pesawat terbang. Belanda melakukan serangan balasan.

Pada masa Orde Baru, peran sentral dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 ditekankan pada Letkol Soeharto. Sedangkan pada masa Reformasi muncul pendapat tentang tokoh-tokoh lain yang berperan dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Jenderal Soedirman.

Meskipun demikian, serangan umum telah mencapai tujuannya. Berikut ini tujuan Serangan Umum 1 Maret 1949.

a. Ke dalam

1) Mendukung perjuangan yang dilakukan secara diplomasi.

2) Meninggikan moral rakyat dan TNI yang sedang bergerilya.

b. Ke luar

1) Menunjukkan kepada dunia internasional bahwa TNI mempunyai kekuatan untuk mengadakan ofensif.

2) Mematahkan moral pasukan Belanda. Untuk mengenang para pejuang dan peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 maka pemerintah Yogyakarta membangun “Monumen Yogya Kembali”.

B. Perjuangan Bangsa Indonesia Melawan Belanda dalam Forum Internasional dan Pengaruhnya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia

Selain menggunakan perjuangan bersenjata, para pemimpin bangsa melakukan perjuangan diplomasi. Untuk lebih jelasnya, kalian pelajari beberapa contoh perjuangan diplomasi bangsa Indonesia dalam berbagai forum internasional di bawah ini.

1. Diplomasi Beras Tahun 1946

Antara India dengan Indonesia terdapat persamaan nasib dan sejarah. Keduanya sama-sama pernah dijajah dan menentang penjajahan. Oleh karenanya, ketika rakyat India mengalami kekurangan bahan makanan, pemerintah Indonesia menawarkan bantuan padi sejumlah 500.000 ton. Perjanjian bantuan Indonesia kepada India ditandatangani tanggal 18 Mei 1946. Perjanjian ini sebenarnya merupakan barter kedua negara, sebab India ternyata juga memberikan bantuan obat-obatan kepada Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dari diplomasi beras adalah Indonesia semakin mendapat simpati dunia internasional dalam perjuangannya mengusir Belanda.

2. Perundingan Linggarjati

Perundingan Linggarjati dilakukan pada tangga 10 November 1946 di Linggarjati, dekat Cirebon. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir sedangkan Belanda diwakili oleh Prof. Scermerhorn. Perundingan tersebut dipimpin oleh Lord Killearn, seorang diplomat Inggris. Berikut ini beberapa keputusan Perundingan Linggarjati.

a. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia meliputi Jawa, Madura, dan Sumatra.

b. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk Negara Indonesia Serikat, dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia.

c. Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Dalam perkembangan selanjutnya, Belanda melanggar ketentuan perundingan tersebut dengan melakukan agresi militer I tanggal 21 Juli 1947.

Meskipun isi Perundingan Linggarjati tidak menguntungkan bagi Indonesia, namun berhasil mengundang simpati internasional. Hal ini terbukti dengan adanya pengakuan kedaulatan oleh Inggris, Amerika Serikat, Mesir, Lebanon, Suriah, Afghanistan, Myanmar, Yaman, Saudi Arabia, dan Uni Soviet.

3. Agresi Militer Belanda I (Tanggal 21 Juli 1947)

Pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melancarkan aksi polisionil yang dikenal dengan agresi militer I. Tujuannya adalah untuk menguasai sarana-sarana vital di Jawa dan Madura. Jadi tujuan serangan ini bersifat ekonomis. Pasukan Belanda bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat, dan dari Surabaya untuk menduduki Madura. Berbagai reaksi bermunculan akibat agresi militer I. Belanda tidak menyangka apabila Amerika Serikat dan Inggris memberikan reaksi yang negatif. Australia dan India mengajukan masalah Indonesia ini ke Dewan Keamanan PBB.

Agresi Militer Belanda adalah serangan yang dilakukan oleh pasukan Belanda untuk menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Agresi ini sering disebut dengan “aksi polisionil” yaitu perang melawan penjahat. Agresi militer dilakukan dua kali yaitu tanggal 21 Juli 1947 dan 19 Desember 1948.

Pada tanggal 4 Agustus 1947, PBB mengeluarkan perintah penghentian tembak menembak. Untuk mengawasi gencatan senjata, PBB membentuk Komisi Tiga Negara (KTN). Anggota KTN ada tiga negara yaitu:

a. Belgia (dipilih oleh Belanda) dipimpin oleh Paul van Zeeland;

b. Australia (dipilih oleh Indonesia) dipimpin oleh Richard Kirby; dan

c. Amerika Serikat (dipilih oleh Indonesia dan Belanda) dipimpin Dr. Frank Graham.

Tugas utama KTN adalah mengawasi secara langsung penghentian tembak-menembak sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB. Dengan demikian masalah Indonesia menjadi masalah internasional. Secara diplomatis jelas sangat menguntungkan Indonesia. KTN berhasil mempertemukan Indonesia dengan Belanda dalam Perjanjian Renville. Selain itu juga mengembalikan para pemimpin Republik Indonesia yang ditawan Belanda di Bangka.

4. Perundingan Renville

Perundingan Renville dilaksanakan di atas Geladak Kapal Renville milik Amerika Serikat tanggal 17 Januari 1948. Dalam perundingan tersebut, pemerintah Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Sedangkan Belanda diwakili oleh Abdul Kadir Widjojoatmodjo. Hasil perundingan tersebut adalah:

a. wilayah Indonesia diakui berdasarkan garis demarkasi (garis van Mook),

b. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai Republik Indonesia Serikat terbentuk,

c. kedudukan RIS dan Belanda sejajar dalam Uni Indonesia-Belanda,

d. RI merupakan bagian dari RIS, dan

e. pasukan RI yang berada di daerah kantong harus ditarik ke daerah RI.

Nasib dan kelanjutan Perundingan Renville relatif sama dengan Perundingan Linggarjati. Belanda kembali melanggar perjanjian dengan melakukan agresi militer II tanggal 19 Desember 1948.

5. Agresi Militer Belanda II, (Tanggal 19 Desember 1948)

Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan aksi polisionil ke II. Belanda menduduki kota Yogyakarta, yang diawali dengan penerjunan pasukan payung di Lapangan Udara Maguwo, serta mengepung dan menghancurkan konsentrasikonsentrasi TNI. Dalam agresi kedua, Belanda berhasil menduduki Yogyakarta dan menangkap para pemimpin politik serta militer.

Meskipun para pemimpin politik ditangkap, pemerintahan Republik Indonesia tidak berhenti. Sebelum ditangkap Presiden Soekarno memberikan mandat melalui radiogram kepada Menteri Kemakmuran Mr. Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi, Sumatra Barat. Melalui PDRI, pemerintahan tetap terus berjalan. PDRI mampu memberi instruksi kepada delegasi Indonesia di forum PBB untuk menerima penghentian tembak-menembak dan bersedia berunding dengan Belanda. Hal ini dilakukan dalam rangka menarik simpati dunia

internasional. Selain itu untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintahan RI masih terus berjalan meskipun para pemimpin politik ditawan oleh Belanda. Meskipun para pemimpin RI ditangkap, Belanda tidak menangkap Sri Sultan Hamengku Buwono IX karena Belanda khawatir apabila Sri Sultan Hamengku Buwono IX ditangkap akan membangkitkan perlawanan rakyat Yogyakarta.

6. Konferensi Asia di New Delhi

Konferensi Asia di New Delhi di selenggarakan pada tanggal 20 - 25 Januari 1949. Dalam konferensi tersebut hadir 19 negara termasuk utusan dari Mesir, Italia, dan New Zealand. Wakil-wakil dari Indonesia antara lain Mr. Utoyo Ramelan, Sumitro Djoyohadikusumo, H. Rosyidi, dan lain-lain. Hasil konferensi meliputi:

a. pengembalian Pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta,

b. pembentukan pemerintahan ad interim sebelum tanggal 15 Maret 1949,

c. penarikan tentara Belanda dari seluruh wilayah Indonesia, dan

d. penyerahan kedaulatan kepada Pemerintah Indonesia Serikat paling lambat tanggal 1 Januari 1950.

Menanggapi rekomendasi Konferensi New Delhi, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah resolusi tanggal 28 Januari 1949 yang isinya:

a. penghentian operasi militer dan gerilya,

b. pembebasan tahanan politik Indonesia oleh Belanda,

c. pemerintah RI kembali ke Yogyakarta, dan

d. akan diadakan perundingan secepatnya.

Dampak Konferensi Asia di New Delhi sangat jelas. Indonesia semakin mendapat dukungan internasional dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda.

7. Perundingan Roem - Royen

Terjadinya Agresi Militer Belanda menimbulkan reaksi yang cukup keras dari Amerika Serikat dan Inggris, bahkan PBB. Hal ini tidak lepas dari kemampuan pada diplomat Indonesia dalam memperjuangkan dan menjelaskan realita di PBB. Salah satunya adalah L.N. Palar. Sebagai reaksi dari Agresi Militer Belanda, PBB memperluas kewenangan KTN. Komisi Tiga Negara diubah menjadi UNCI. UNCI kependekan dari United Nations Commission for Indonesia. UNCI dipimpin oleh Merle Cochran (Amerika Serikat) dibantu Critchley (Australia) dan Harremans (Belgia). Hasil kerja UNCI di antaranya mengadakan Perjanjian Roem-Royen antara Indonesia Belanda. Perjanjian Roem-Royen diadakan tanggal 14 April 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Sebagai wakil dari PBB adalah Merle Cochran (Amerika Serikat), delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. Moh. Roem, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh van Royen. Dalam perundingan Roem-Royen, masing-masing pihak mengajukan statement.

Sejarah diplomasi di Indonesia mengenal istilah “pejuang diplomat” atau “diplomat pejuang”. Julukan ini diberikan kepada Mohammad Hatta, H. Agus Salim, Sutan Syahrir, Mohammad Roem, Roeslan Abdul Gani, L.N. Palar, Adam Malik, dan Soedjatmoko.

Delegasi Indonesia menyatakan kesediaan pemerintah Republik Indonesia untuk:

a. menghentikan perang gerilya,

b. bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan, dan

c. ikut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag untuk mempercepat pengakuan kedaulatan kepada Negara Indonesia Serikat dengan tanpa syarat.

Pernyataan dari delegasi Belanda, yaitu:

a. menyetujui kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta,

b. menjamin penghentian gerakan militer dan pembebasan semua tahanan politik,

c. tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh RI sebelum 19 Desember 1948

d. menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari RIS, dan

e. berusaha agar KMB segera diadakan sesudah RI kembali ke Yogyakarta.

Dari dua usulan tersebut akhirnya diperoleh kesepakatan yang ditandatangani tanggal 7 Mei 1949. Kesepakatan antara lain:

a. Pemerintah RI dan Belanda sepakat untuk menghentikan tembak-menembak dan bekerja sama untuk menciptakan keamanan.

b. Pemerintah Belanda akan segera mengembalikan pemerintah Indonesia ke Yogyakarta, dan

c. kedua belah pihak sepakat untuk menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda.

8. Konferensi Meja Bundar (KMB)

Konferensi Meja Bundar (KMB) merupakan tindak lanjut dari Perundingan Roem-Royen. Sebelum KMB dilaksanakan, RI mengadakan pertemuan dengan BFO (Badan Permusyawaratan Federal). Pertemuan ini dikenal dengan dengan Konferensi Inter-Indonesia (KII) Tujuannya untuk menyamakan langkah dan sikap sesama bangsa Indonesia dalam menghadapi KMB.
Konferensi Inter-Indonesia diadakan pada tanggal 19 - 22 Juli 1949 di Yogyakarta dan tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus 1949 di Jakarta. Pembicaraan difokuskan pada pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS). Keputusan yang cukup penting adalah akan dilakukan pengakuan kedaulatan tanpa ikatan politik dan ekonomi. Pada bidang pertahanan diputuskan:

a. Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) adalah Angkatan Perang Nasional,

b. TNI menjadi inti APRIS, dan

c. negara bagian tidak memiliki angkatan perang sendiri.

KMB merupakan langkah nyata dalam diplomasi untuk mencari penyelesaian sengketa Indonesia – Belanda. Kegiatan KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Dalam KMB tersebut dihadiri delegasi Indonesia, BFO, Belanda, dan perwakilan UNCI. Berikut ini para delegasi yang hadir dalam KMB.

a. Indonesia terdiri dari Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh. Roem, Prof.Dr. Mr. Soepomo.

b. BFO dipimpin Sultan Hamid II dari Pontianak.

c. Belanda diwakili Mr. van Maarseveen.

d. UNCI diwakili oleh Chritchley.

Dalam KMB terdapat beberapa permasalahan yang sulit dipecahkan yaitu masalah Uni Indonesia- Belanda, masalah hutang, permasalahan Irian Barat, dan delegasi Indonesia menghendaki istilah pengakuan kedaulatan.

Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, akhirnya KMB menghasilkan beberapa keputusan berikut.

a. Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

b. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949.

c. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS.

d. Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda.

e. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS.

f. Tentara Kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedang Tentara

Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI.

Pada tanggal 27 Desember 1949 dilaksanakan penandatanganan pengakuan kedaulatan secara bersamaan di Belanda dan di Indonesia. Di negeri Belanda, Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Dress, Menteri Seberang Lautan Mr. A.M.J. A. Sassen, dan Drs. Moh. Hatta, bersama menandatangani naskah pengakuan kedaulatan. Sedangkan di Jakarta Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda A.H.J. Lovink menandatangani naskah pengakuan kedaulatan.

Berikut ini dampak dan pengaruh KMB bagi rakyat Indonesia.

a. Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia.

b. Konflik dengan Belanda dapat diakhiri dan pembangunan segera dapat dimulai.

c. Irian Barat belum bisa diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat.

d. Bentuk negara serikat tidak sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Rafie Share

Tugas Kliping IPS